VIVAnews—DI Aceh, nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah menjadi rahmat tak terkira. Seusai bencana tsunami lima tahun silam, aneka kantor berkaitan badan dunia itu berdiri di sana. Dari kantor Unicef untuk urusan anak, sampai Unifem yang menjaga hak perempuan. Orang-orang Aceh begitu akrab dengan simbol PBB. Ribuan rumah, jalan, sampai jamban bantuan berdiri berkat badan dunia itu. Tiap hari mobil berlogo “UN” berseliweran keluar masuk kampung, dan dusun. Di tengah derasnya bantuan dunia, mendadak semua kegiatan pun menjadi “standar PBB”. Pokoknya, apa saja yang berkaitan badan dunia itu, disambut tangan terbuka.
Mungkin itu sebabnya, pada suatu hari tujuh bulan lalu, seorang lelaki mendatangi rumah di lorong Geurutee, Blower, Banda Aceh. Dia mengaku Nurdin Jalil. Si pemilik rumah, sebut saja namanya Maryam, tak curiga ketika Nurdin berniat menyewa lantai dua bangunan miliknya itu. Banyak pekerja lembaga asing dulu tinggal di kawasan itu. Apalagi, si Nurdin ini punya rencana maha penting: membuka Kantor Dewan Keamanan PBB perwakilan Aceh. “Dia menunjukkan dokumen dari Presiden ke kami. Katanya punya jaringan dekat dengan Presiden SBY dan Sekjen PBB,” ujar Maryam.
Lalu berdirilah “kantor” yang di New York sana sangat disegani itu. Agar kian mantap, satu pos jaga warna biru langit, persis warna standar PBB, dibangun di pintu pekarangan. Satu papan nama ditempel di kiri atas bangunan itu lengkap dengan logo PBB. Di bawah lingkaran tertulis: “Kantor Dewan Keamanan PBB, Negara Organisasi Keamanan PM, Koperasi KSU Tani Bersama”. Koperasi tani? Maryam pernah mengernyitkan dahi. Aneh pikirnya, kantor PBB kok urusannya seperti koperasi unit desa. Lebih kacau lagi, “Katanya bisa ngurus orang masuk pegawai negeri segala,” ujar Maryam. Tapi dia tak begitu peduli. Apalagi, Nurdin dan rekan-rekannya juga mengaku bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka cuma menyewa lantai dua, sedangkan lantai satu disewakan Maryam kepada orang lain untuk rumah tinggal.
Sejak saat itu, rumah ramai dikunjungi orang. Menurut warga setempat, saban hari ada puluhan orang datang untuk bermacam urusan dengan “Dewan Keamanan PBB” itu. Lewat kantor itu rupanya urusan lebih mudah dan murah. “Masuk PNS kan bisa habis sampai Rp 60 juta. Tapi lewat mereka Rp 1,5 juta saja,” ujar Maryam. Tapi, Nurdin tak bisa lama berkipas-kipas di kantor dahsyat itu. Polisi menggeledah isi rumah Minggu 25 April 2010 kemarin. Sejumlah dokumen dan komputer disita. Papan nama mendadak diturunkan. Nurdin, kata polisi, telah mencatut nama badan dunia untuk menipu.
Rupanya, seperti dicatat pada dokumen hasil geledahan itu, ada 800 orang akan diluluskan jadi PNS. “Kita belum tahu seberapa banyak uang yang sudah mereka terima dari para korban,” kata Kepala Bidang Reserse dan Kriminal Polda Aceh, Kombes Esa Permadi kepada VIVAnews, Senin 26 april 2010. Permadi mengatakan, utusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengklarifikasi rumah yang digunakan Nurdin dkk bukan kantor Dewan Keamanan PBB di Aceh. “Nama PBB tercemar karena ulah tersangka. Makanya kita minta perwakilan PBB di Aceh menjadi saksi dalam kasus ini,” Permadi menambahkan.
Tapi polisi hanya berhasil menciduk Marzuki Abdullah, 36 tahun. Warga Aceh Utara itu mengaku Wakil Ketua Dewan Keamanan-PBB Aceh. Akan halnya Nurdin, dia keburu kabur, dan kini jadi buronan aparat. Yang pasti, Nurdin tak mungkin cari perlindungan ke Markas Besar PBB di New York sana.
S : Vivanews
0 komentar:
Posting Komentar